Bupati Boyolali Seno Samodro (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
menyayangkan kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan calon PNS (CPNS) yang juga berlaku bagi Kota Susu.
“Dengan mempertimbangkan rasio jumlah PNS dengan luas wilayah Kabupaten Boyolali, tentunya dengan jumlah PNS yang ada saat ini kan tidak seimbang. Sebagai contoh perbandingan, kalau dibandingkan dengan Kota Solo yang jumlah PNS-nya saja sekitar 10.000 orang, sementara Kabupaten Boyolali sekitar 11.700 orang, sementara dari luas wilayah sangat jauh, tentunya itu tidak logis,” ungkap Bupati ketika ditemui wartawan seusai meresmikan peluncuran Ekspor Perdana Beras Organik ke Belgia di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Teras, Jumat (10/5/2013).
Bupati meyakini, alokasi anggaran untuk belanja pegawai tersebut dari tahun ke tahun tidak akan pernah turun. Namun diakui Bupati, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak mengingat kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk porsi belanja pegawai bagi daerah, saya yakin tidak akan pernah bisa turun. Jadi ya kami ikuti saja lah [kebijakan moratorium],” katanya.
Di sisi lain, Bupati mengaku sebenarnya dengan melihat kebutuhan pegawai, khususnya di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, Pemkab Boyolali bisa saja merekrut CPNS melalui jalur khusus.
“Kan ada jalur khusus yang sebenarnya bisa ditempuh, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai, seperti guru, dokter, perawat dan bidan,” ungkap Bupati.
Sayangnya, lanjut Bupati, tahun ini Pemkab tidak mengalokasikan anggaran untuk perekrutan CPNS melalui jalur khusus tersebut.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Boyolali tahun ini mengajukan 1.859 formasi CPNS. Jumlah tersebut terdiri atas tiga formasi, yakni tenaga guru sebanyak 604 orang, tenaga kesehatan sebanyak 401 orang dan tenaga teknis lainnya atau tenaga administrasi sebanyak 854 orang.
Sayangnya asa Pemkab untuk bisa memenuhi kebutuhan pegawai tersebut harus kandas, menyusul masih diberlakukannya moratorium bagi kabupaten/kota di Provinsi Jateng yang belanja pegawai tetapnya masih melebihi 50 persen. Kabupaten Boyolali termasuk di antaranya.
| Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS